Warga Keluhkan Sulitnya Masuk SMKN 1 Pangkalan Kerinci, Minta Gubernur Riau Evaluasi

SMKN 1 Pangkalan Kerinci

PELALAWAN, RIAU —Tahun ajaran baru 2025/2026 telah dimulai. Namun, di tengah semangat para siswa dan orang tua untuk menyambut pendidikan yang lebih baik, justru muncul keluhan dari masyarakat terkait sulitnya masuk ke SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci yang terletak di wilayah SP 6, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Sejumlah orang tua murid mengaku kecewa dan frustrasi dengan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah tersebut. Masyarakat menduga adanya praktik yang menyalahi aturan dalam proses penerimaan siswa baru. Hal ini diperparah dengan sikap tertutup pihak panitia penerimaan siswa SMKN 1 Pangkalan Kerinci, termasuk Kabid SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang tidak responsif terhadap upaya komunikasi dari masyarakat.

“Kami hanya ingin anak kami sekolah sesuai domisili. Tapi mengapa begitu sulit masuk ke sekolah negeri? Bukankah itu hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau?” ujar salah satu orang tua siswa dengan nada kecewa.

Upaya masyarakat untuk meminta penjelasan pun menemui jalan buntu. Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dihubungi melalui telepon seluler maupun pesan WhatsApp tidak memberikan tanggapan. Begitu pula dengan Kepala Dinas Pendidikan SMA/SMK, yang hingga berita ini disusun tidak memberikan klarifikasi apa pun terkait keluhan publik.

Menanggapi persoalan ini, Aliansi Media Cetak dan Online bersama LSM Forkorindo menyuarakan keprihatinan atas kondisi pendidikan di daerah tersebut. Mereka mendesak Gubernur Riau dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengevaluasi dan menyeleksi ulang pejabat-pejabat pendidikan yang dianggap tidak layak karena tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kami minta Gubernur dan Kemendikbud RI bertindak. Kepala Dinas dan Kabid SMK seharusnya terbuka dan melayani masyarakat, bukan malah menghindar. Jangan sampai karena kelalaian mereka, masa depan anak-anak kami dikorbankan,” tegas perwakilan LSM Forkorindo. kamis (17/7/2025) 

Masyarakat berharap agar sistem penerimaan siswa baru ke depan bisa lebih transparan, adil, dan sesuai dengan aturan zonasi, agar tidak lagi menjadi ladang permainan bagi oknum-oknum tertentu. (Redaksi)