Audit Seragam Sekolah Kepri Disorot, Forkorindo Duga Laporan Inspektorat ke Kejati “Dipoles"

Ketum Forkorindo 

TANJUNG PINANG – Program pengadaan seragam SMA dan SMK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan publik. Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) menuding hasil audit Inspektorat Provinsi Kepri yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) tidak mencerminkan fakta di lapangan.

Ketua Umum DPP LSM Forkorindo, Tohom TPS, SE, SH, MM, menyebut laporan tersebut terkesan “mengecilkan” permasalahan.

 “Fakta yang kami temukan di sekolah-sekolah penerima seragam putih abu dan pramuka jauh berbeda dari hasil audit mereka. Ini bukan sekadar soal selisih ukuran seragam, tapi menyangkut transparansi dan tanggung jawab penggunaan uang rakyat,” tegasnya. (12/8/2025) 

Hal senada disampaikan Pardamean, Ketua DPD LSM Forkorindo Kepri. Menurutnya, pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi dan laporan resmi ke Kejati Kepri, lengkap dengan bukti serta data lapangan.

“Apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan isi laporan inspektorat. Kami menduga ada ‘penyusutan’ fakta. Karena itu, kami berencana melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung RI agar diusut tuntas,” ungkapnya.

Dalam dokumen audit Inspektorat, disebutkan hanya terdapat kekurangan seragam untuk 13 siswa karena ukuran terlalu kecil, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp3,7 juta. Penyedia diklaim telah mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.

Namun, Forkorindo menilai temuan itu terlalu ringan dan berpotensi menutupi kerugian negara yang lebih besar.

 “Kalau masalahnya hanya dianggap kekurangan ukuran seragam, publik akan mengira persoalan ini sepele. Padahal anggarannya besar dan menyangkut hak siswa. Jangan sampai audit justru menjadi tameng,” pungkas Pardamean.(Redaksi)