Kepala Dinkes Bengkalis Diduga Kebakaran Jenggot dan Tidak Terima Atas Pemberitaan Media MANDIRIPOS.COM
 |
| Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra |
Atas pemberitaan media mandiripos.com tersebut, pihak Kuasa Hukum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau telah mengirimkan Hak Jawab atau Somasi sebagai Sanggahan, diduga dinilai kurang cermat. Dimana pihak Kuasa Hukum Ersan Saputra sebagai Kadinkes itu menuduh bahwa media mandiripos.com melakukan pemberitaan sepihak tanpa lebih dahulu mengkonfirmasi berita tersebut ke pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Menurut Ketua Umum Forkorindo Tohom, TPS. SE.SH.MM. Bahwa Hak Jawab dan Sanggahan Kuasa Hukum Kadinkes Kabupaten Bengkalis itu diduga kurang cermat, yang menuduh pihak Media mandiripos.com tidak terlebih dahulu minta konfirmasi ke pihak Dinkes Kabupaten Bengkalis tersebut.
"Padahal cukup jelas dalam pemberitaan mandiripos.com 30 Mei 2023 dan di situ dijelaskan, bahwa Lembaga DPP Forkorindo bersama Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya telah melayangkan Surat Klarifikasi dan Konfirmasi LSM Forkorindo dan Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya Nomor: 385//XXV/KLARIF/LSM DPP-FORKORINDO/ALIANSI-MEDIA/V/2023 kepada Pejabat atau PPTK dan PPK. Hanya menjelaskan ditindak-lanjuti, bukan telah mengembalikan dana sebesar Rp 43 juta lebih itu,"Sebut Tohom
"Namun tidak menjawab, Lanjut Tohom ," bahkan tidak pernah menjelaskan pengembalian Dana ke Kas Daerah, seperti yang disebut Kuasa Hukum Dinkes Bengkalis telah mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah, tapi sangat disayangkan Kuasa Hukum Dinkes tersebut tidak melampirkan bukti Pengembalian Dana ke Kas Daerah, sehingga tidak diketahui jelas tanggal dan bulan berapa dikembalikan, masih tanda tanya,"ucapnya
Lebih lanjut Tohom menjelaskan,"Kami pertanyakan, apakah sesudah terbit berita 30 Mei 2023 baru dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Riau atau ke Kas Daerah Kabupaten Bengkalis, tidak jelas, karena tampaknya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Kuasa Hukumnya itu seakan merahasiakan Pengembalian dana tersebut.
Oleh karena itu, hasil rapat Dewan Redaksi bersama LSM DPP Forkorindo dan Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya meminta supaya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis membaca kembali berita madiripos.com secara cermat, sehingga dapat dimengerti dan tidak menuduh lagi pemberitaan sepihak,"tutup Tohom TPS. SE.SH.MM
Dalam kesempatan itu juga Ketua LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) LSM Forkorindo, Chengly Malau Gurning. SH angkat bicara tentang adanya surat somasi yang diterima Pimpinan Redaksi Mandiripos.Com
"Media Mandiripos.com yang merupakan salah satu anggota dari Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya, yang selama ini sebagai induk ke LSM Forkorindo dan LKBH Forkorindo jelas sesuai dengan SOP. Pengacara kalau membuat somasi seharusnya melampirkan surat kuasa yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis," tegas Chengly Malau
Lanjutnya lagi," Sementara itu redaksi Mandiripos.Com tidak menerima lampiran itu hanya somasi pertama dan ke dua,
Apakah ini menjadi senjata untuk menakut- nakuti para sosial kontrol? jelas seluruh anggota Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya tidak terima atas surat yang sudah dilayangkan penasehat hukum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tanpa ada surat kuasa yang syah."ujar Chengly Malau
Kemudian, Chengly menjelaskan lagi,"bahwa Redaksi mandiripos.com tidak pernah menjustis (Judge) dalam pemberitaan selalu menulis praduga tidak bersalah,
Itu sangat jelas dalam pemberitaan dan setiap penyajian pemberitaan tetap sesuai dengan norma-norma penulisan tanpa mendiskreditkan siapapun. Selalu menghormati kode etik Jurnalistik yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 1999," ujar Chengly Malau Gurning, SH
Kemudian awak media ini melanjutkan konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terkait hal tersebut, namun sampai berita ini terbit, yang bersangkutan belum dapat dihubungi (Red/Aliansi Media Cetak Dan Online Berkarya)
Tidak ada komentar