TANJUNG PINANG - Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran perawatan kantor. Padahal, kondisi gedung kantor dinas saat ini dinilai sangat memprihatinkan.
Konfirmasi yang dilakukan oleh sejumlah awak media dan sosial kontrol melalui pesan WhatsApp tidak mendapat jawaban, meski pesan tersebut telah terbaca. Ketertutupan ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat.
Ketua DPD LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Kepri, Pardamean, menyesalkan sikap tidak kooperatif dari pejabat publik tersebut. “Ini sangat disayangkan. Uang rakyat digunakan dalam jumlah besar, tapi tidak ada tanggung jawab dan keterbukaan kepada publik,” tegas Pardamean kepada awak media, Sabtu (28/6).
Ia juga mengkritik keras Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, yang seharusnya menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun justru abai dalam memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya, Timbul Sinaga, SE, yang sedang melakukan kunjungan ke Tanjungpinang, menyampaikan kondisi fisik kantor Dinas Pendidikan Kepri sangat memprihatinkan.
“Saya lihat sendiri plafon banyak yang nyaris ambruk, pintu masuk ke ruang Sekretaris Dinas rusak parah, teralis besi tangga berkarat, dan cat gedung nyaris tidak ada perawatan. Hanya bagian depan kantor yang tampak diperhatikan, sementara sisi tengah dan belakang seperti bangunan terbengkalai,” ungkap Timbul.
Ironisnya, saat dikonfirmasi ulang melalui WhatsApp kepada Sekretaris Dinas yang juga merangkap PPID, hingga berita ini diterbitkan tidak ada satu pun jawaban diberikan.
Atas situasi tersebut, Pardamean mendesak Gubernur Kepri dan Inspektorat Provinsi segera turun tangan ke lapangan. Ia menegaskan pentingnya dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran serta memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti tidak transparan dan lalai dalam menjalankan tugas.
“Ini menyangkut uang rakyat. Jangan sampai pejabat hanya duduk di kursi empuk tapi tidak mau bertanggung jawab. Kami akan kawal sampai tuntas,” pungkasnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar