BENGKALIS - Operasi Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Sumatera tuai kontroversi, sebab memakan korban luka masyarakat, dari Suku Bangsa Minoritas Sakai Duri 13, persisnya dekat perkampungan Pemda di kawasan Jalan Lintas Raya-Dumai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selasa (2/12).
Sebelumnya Satgas PKH telah sita kebun sawit PT Sinar Inti Sawit (SIS) seluas 732 hektar. Tetapi, penyerahan kebub sawit hasil sitaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN) berjalan macet. Sehingga PT SIS dianggap masyarakat lebih kuat daripada PT APN merupakan badan usaha negara, lantaran tetap leluasa memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Rendy Perdana, peristiwa Selasa (2/12), bermula dari niat masyarakat Duri 13 menahan keluar panen TBS kelapa sawit yang dipanen PT SIS.
"Tetapi karyawan PT SIS mengirimkan pasukan penyerang, yakni karyawan PT SIS yang menyerang masyarakat Duri 13 sehingga menimbulkan tragedi berdarah, di mana masyarakat Duri 13 Sakai mengalami luka berat disebabkan sabetan senjata tajam dari karyawan PT SIS, dan harus dirawat di rumah sakit terdekat," terang Rendy, melalui siaran pers resmi, kepada wartawan Selasa malam.
Dengan kejadian ini, tegas Rendy, perkara penyitaan kebun sawit oleh operasi Satgas PKH telah menimbulkan sengketa horizontal, yakni antara masyarakat Duri 13 dengan karyawan PT SIS, terkait dengan kebun sawit yang disita dan buah sawitnya.
"Semua hal ini timbul dari pembentukan Satgas PKH yang menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Rendy, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), kembali menegaskan sikapnya, mengingat problem Satgas PKH secara umum dan masalah tanah leluhur Suku Sakai dan perjuangannya, yakni:
1. Menyampaikan solidaritas dan dukungan yang kuat terhadap perjuangan suku bangsa minoritas Sakai di Duri 13 untuk mempertahankan haknya atas tanah dan penghidupan, serta menghentikan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap suku bangsa minoritas Sakai.
2. Kembalikan tanah leluhur Suku Sakai. Tanah yang sudah disita negara harus dikembalikan ke suku Sakai. Suku Sakai yang menentukan apakah mau dikerjasamakan atau dihutankan.
3. Satgas PKH dan PT Agrinas Palma Nusantara hanya memicu terjadinya konflik horizontal. Oleh karena itu, Satgas PKH harus dibubarkan karena hanya memperkuat kontrol Kapitalis Birokrat atas komoditas kelapa sawit dan pertambangan besar serta memicu pertentangan di kalangan masyarakat.
4. Hentikan perampasan tanah rakyat dan kembalikan tanah-tanah rakyat yang telah disita secara manipulatif oleh Satgas PKH dengan alasan penerbitan kawasan hutan, kepada kaum tani miskin dan kaum tani yang tidak bertanah.
5. Segera jalankan program Land Reform Sejati, dengan memberikan tanah secara cuma-cuma kepada buruh tani, tani miskin, dan tani sedang bawah, yang menjadi pembuka jalan bagi industrialisasi nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar