PEKANBARU — Jaksa Agung Republik Indonesia melakukan rotasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan, termasuk di wilayah Provinsi Riau. Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 854 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung, dan mencakup pergeseran posisi mulai dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati), hingga para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di beberapa kabupaten/kota di Riau.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Riau, Zikrullah, membenarkan adanya mutasi tersebut.
“Iya, benar. Ada mutasi untuk posisi Kajati dan beberapa Kajari di Riau,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/10/2025).
Dalam daftar yang dirilis, Sutikno yang sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung, kini dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara posisi Wakajati Riau diisi oleh Edo Handojo, yang sebelumnya menjabat Wakajati Gorontalo.
Selain itu, Lues Hero Yulianto, yang sebelumnya menjabat Kajari Gayo Lues, kini resmi dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Siak menggantikan Moch Eko Joko Purnomo yang mendapat promosi menjadi Asisten Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Bali.
Mutasi besar ini juga menyentuh sejumlah posisi strategis lain di jajaran Kejati dan Kejari se-Riau, antara lain:
Dedie Tri Haryadi, Plt Kajati Riau, menjadi Direktur Pelanggaran HAM Berat Jampidsus Kejagung.
Nova Fuspitasari, Kajari Indragiri Hilir, menjadi Kajari Ciamis.
Wuriadi Paramita, Kajari Kabupaten Tegal, menjadi Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau.
Ratih Suminar, Koordinator Kejati Banten, menjadi Kajari Indragiri Hulu (Inhu).
Khaidir, dari Kejagung, menjadi Kajari Rokan Hilir.
Harun Sunadi, dari Kajari Nabire, menjadi Kajari Kuantan Singingi (Kuansing).
Rotasi ini merupakan bagian dari langkah penyegaran organisasi kejaksaan dalam rangka memperkuat kinerja, profesionalisme, serta penegakan hukum yang berintegritas di seluruh Indonesia.
Dengan mutasi ini, diharapkan roda penegakan hukum di Riau, khususnya di Kejari Siak, dapat semakin efektif dan berorientasi pada kepentingan publik, sejalan dengan visi reformasi kejaksaan yang bersih, tegas, dan humanis. (rls)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar